Malut.kuytanda.com | Halsel, 22 Juli 2025 — Rapat pembentukan panitia Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan yang digelar pada Selasa malam (22/7), menuai sorotan tajam. Pasalnya, sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dari kelompok Cipayung tidak dilibatkan dalam forum penting tersebut.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bacan, Jendri Pureng, menyayangkan langkah kepemimpinan Caretaker KNPI Halmahera Selatan yang dinilai tidak inklusif dan mengabaikan sejarah panjang keterlibatan OKP Cipayung dalam dinamika organisasi pemuda nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
> “Kami tidak menuntut posisi atau jabatan dalam kepanitiaan Musda. Yang kami dorong adalah penghormatan terhadap sejarah dan kemitraan strategis antara KNPI dan OKP Cipayung. Kolaborasi adalah kunci membangun KNPI yang kuat dan berdaya guna,” tegas Ketua GMKI Cabang Bacan, Jendri Pureng.
Sebagai catatan, KNPI lahir secara resmi pada 23 Juli 1973 melalui Deklarasi Pemuda Indonesia, diprakarsai oleh Kelompok Diskusi Cipayung yang berisi HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, dan PMII. Kehadiran kelompok ini menjadi embrio utama berdirinya KNPI sebagai wadah persatuan pemuda lintas organisasi dan ideologi.
GMKI menilai bahwa pengabaian terhadap keterlibatan OKP Cipayung dalam pembentukan panitia Musda dapat mencederai nilai demokrasi dan kebersamaan yang menjadi fondasi utama KNPI.
> “Bagaimana mungkin kita berbicara tentang masa depan KNPI tanpa melibatkan elemen penting yang turut membesarkannya? Ini menunjukkan arah kepemimpinan yang tidak berdasar pada kolaborasi dan transparansi,” lanjut Jendri.
Musda VII KNPI Halmahera Selatan sendiri merupakan momen strategis untuk menentukan arah kepemimpinan baru organisasi pemuda terbesar di kabupaten ini. Namun absennya keterlibatan OKP Cipayung memunculkan kekhawatiran akan potensi disharmoni dalam tubuh KNPI ke depan.
GMKI berharap kepemimpinan caretaker segera memperbaiki komunikasi dan membangun sinergi yang lebih baik dengan seluruh OKP yang ada di Halsel, terutama dengan kelompok Cipayung dan yang Punya Legalitas Jelas, Jangan Hanya berlarut pada hal-hal yang tidak substansial. Bila aspirasi ini terus diabaikan, GMKI menyatakan siap untuk menolak secara institusional pelaksanaan Musda tersebut.**Red
