Ditulis oleh : Seorang Pemerhati Kebijakan
Pemerintahan modern idealnya dikelola dengan prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Osborne dan Ted Gaebler dalam Reinventing Government telah lama menyuarakan pentingnya negara bergerak lincah layaknya wirausaha: punya visi jelas, responsif, dan bertumpu pada keahlian, bukan kekuasaan semata.
Namun kenyataan hari ini berbicara lain. Di Indonesia, arah pembangunan yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan sosial—sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila—semakin kabur. Kebijakan publik yang lahir bukannya menjawab kebutuhan rakyat, melainkan cenderung mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan hak-hak dasar warga negara.
Kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi yang menjadi roh sila kedua, ketiga, dan keempat kini redup dalam praktik bernegara. Bahkan struktur konstitusional dalam UUD 1945 kehilangan maknanya ketika keadilan sosial justru semakin menjauh dari jangkauan rakyat kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi ini menggambarkan sebuah krisis yang lebih dalam: krisis legitimasi dan hilangnya visi bernegara. Tanpa visi yang berpihak pada rakyat, kekuasaan hanya akan melahirkan kecemasan sosial, ketimpangan ekonomi, dan kemarahan publik yang terus membara.
Negara tidak boleh menjadi instrumen untuk membungkam rakyat. Ia harus menjadi pelindung, bukan predator. Jika arah ini terus dipertahankan, maka sejarah yang akan bertindak sebagai hakim atas pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.
Redaksi menyerukan agar para pemangku kekuasaan berhenti menggunakan dalih pembangunan untuk mengabaikan hak rakyat. Waktunya kembali ke jalan konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila—bukan sekadar sebagai slogan, tapi sebagai arah nyata pembangunan bangsa.
Redaksi : Kuytanda.com
